2012, Situs Pemerintah RI Diserang 450 Kali
Beberapa bulan lalu, sejumlah situs pemerintahan di Indonesia sempat diserbu oleh sekelompok peretas. Rata-rata bentuk serangan itu berupa deface, atau mengganti tampilan halaman muka website.
Dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika, insiden defacing banyak terjadi di situs beralamat go.id. Sepanjang tahun 2012 saja, serangan yang ditujukan ke laman situs pemerintah mencapai 459 serangan.
Menurut Kalamullah Ramli, Staf Ahli Bidang Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika, ketika e-government dimulai dengan membangun sebuah website, banyak yang belum sadar kalau wilayah itu menjadi sasaran empuk para peretas kriminal.
"Tanpa memiliki keamanan yang cukup mereka sudah meluncurkannya," kata Ramli, saat ditemui di acara Seminar Cyber Security di Jakarta.
Dia mengakui, situs-situs milik pemerintah masih sangat lemah dalam hal keamanan. Untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan mengedukasi dan membangun kesadaran. Orang-orang di lingkungan TI harusnya lebih sadar bahwa tidak bisa sembarangan dalam membuat domain publik.
"Memang tidak bisa menjamin 100 persen aman. Tapi, setidaknya dibuat lebih sulit untuk disusupi peretas," ujar Ramli.
Saat ini, Indonesia juga sudah bekerja sama dengan pihak asing untuk mencegah serangan kejahatan siber yang berasal dari luar negeri.
Tim Pengawas Internet Indonesia atau Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) bergerak aktif dalam melaporkan dan menerima laporan tindakan kejahatan siber yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
"Saat ini, mereka (ID-SIRTII) juga telah memberikan pelatihan-pelatihan mengenai cyber crime untuk institusi, komunitas, sekolah dan lainnya. Pendidikan ini gratis karena dibiayai oleh pemerintah," ujar Ramli.
Dalam membentuk keamanan siber atau cyber security di Indonesia, Kemenkominfo juga berbagi informasi dan sosialisasi mengenai ancaman kejahatan siber dengan instansi pemerintah lain.
"Hingga kini, kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, Lemhanas, dan Kementerian terkait lain untuk membangun Indonesian Defense Cyber Strategic. Ke depan, diperlukan pertahanan siber yang kokoh di dalam sebuah negara," tutup Ramli.
© TAMORANEWSCOM
